SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK
Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik
dalam Sistem Politik Pemerintahan
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
P. Anthonius Sitepu
dan Kisah Ruth Siregar
2009
. .
ii
USU Press
Art Design, Publishing & Printing
Gedung F, Pusat Sistem Informasi (PSI) Kampus USU
Jl. Universitas No. 9
Medan 20155, Indonesia
Telp. 061-8213737; Fax 061-8213737
Desain Cover/Sampul: Vinsensius Sitepu (arjibi)
usupress.usu.ac.id
© USU Press 2009
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak
menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam
bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
ISBN 979 458 428 2
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Sitepu, P. Anthonius
Soekarno, militer dan partai politik: Piramida kekuatan-kekuatan politik
dalam sistem politik pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965) /
P. Anthonius Sitepu [dan] Kisah Ruth Siregar – Medan: USU Press, 2009.
ix, 138 p. ; ilus.: 20 cm
Bibliografi
ISBN: 979-458-428-2
1. Politik – Sejarah – Indonesia I. Siregar, Kisah Ruth II. Judul
324.209 598 – ddc22
Dicetak di Medan, Indonesia
. .
iii
Kata Pengantar
Pertentangan antara Presiden Soekarno, tentara (AD)
dan partai-partai politik (PKI) dalam konteks politik
Demokrasi Terpimpin menjadi penting dalam kajian
kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik.
Demikianlah halnya dalam tulisan singkat ini
merupakan suatu elaborasi masalah kekuatankekuatan
politik dalam sebuah sistem politik.
Persolan ini dibingkai ke dalam suatu konsep dasar,
yaitu piramida kekuatan politik dalam sistem politik
demokrasi terpimpin.
Piramida kekuatan-kekuatan politik dalam sistem
politik demokrasi terpimpin tersebut diwarnai oleh
pertentangan politik antara Presiden Soekarno,
tentara dan partai politik. Pertentangan ketiga
kekuatan politik tersebut disebabkan karena
perbedaan orientasi ideologis. Perbedaan-perbedaan
itu juga akan mencerminkan kedudukan ideologis
kelompok itu masing-masing.
Soekarno memang memerlukan dukungan politik
yang terorganisir dalam hal ini dapat diperolehnya
dari Partai Komunis Indonesia (PKI) demi
mempertahankan kekuasaannya. Di sisi lain juga
Soekarno hendak memperkuat dan mempertahankan
kekuasaan yang berasal dari dukungan tentara (AD)
kendatipun ini persoalan ini tidak berjalan linier. Hal
ini disebabkan sedikit banyak panglima-panglima
militer di daerah-daerah yang bermuka dua terhadap
kekuasan Presiden Soekarno. Maka yang terjadi di
sini adalah bagaimana Presiden Soekarno
. .
iv
mengimbangi kekuatan-kekuatan ini militer dan
partai-partai politik senantiasa memberikan
kedudukan kepada PKI yang sama dengan PNI dan
NU dan pihak tentara membatasi pengaruh politik
PKI.
Atas dasar keadaan darurat, maka tahun 1957,
Presiden Soekarno meminta AH Nasution menjadi
“mitra politiknya” dengan menjadi co-formateur
kabinet. Tujuan Soekarno adalah untuk memperoleh
dukungan tentara. Dalam hal ini Nasution bersedia
asalkan, dengan syarat Partai Komunis Indonesia
(PKI) tidak diikutkan dalam kabinet dan ada wakil
militer yang menjadi anggota kabinet. Permintaan
Nasution ini dipenuhi dalam Kabinet Djuanda. Maka
sejak itulah pula militer menjadi kekuatan politik
yang diakui secara sah. Ini bisa juga dipandang
sebagai usaha Presiden Soekarno untuk
meningkatkan kerjasamanya dengan pihak militer.
Persamaan pandangan antara Soekarno dan Nasution
dan kepentingan Soekarno untuk mendapatkan
dukungan politik dari tentara. Namun di sisi lain,
Nasution yang mewakili tentara, semakin
memudahkan jalan untuk mewujudkan gagasannya
apalagi dengan adanya wakil-wakil tentara di Dewan
Nasional (DN) dan di kabinet. Itu adalah pengakuan
secara de jure agar tentara ikut serta sebagai anggota
badan legislatif. Dan pengakuan secara de facto
wakil-wakil tentara di kabinet dan dalam praktik
pemerintahan kenegaraan di badan-badan eksekutif.
Dalam sistem politik pemerintahan demokrasi
terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden
Soekarno sebagai pimpinan eksekutif. Anggota DPR
. .
v
dan MPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri.
Hal ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan
UUD ’45. Kekuatan-kekuatan politik yang menonjol
adalah Presiden Soekarno dan Angkatan Darat/
Militer. Tentang hubungan antara militer/tentara dan
Soekarno dalam Feith (1999: 27) menyatakan bahwa
dalam “demokrasi terpimpin” diandalkan sebagai
sistem politik yang dipengaruhi secara kritis,
terutama sekali oleh hubungan antara Presiden
Soekarno dan Angkatan Darat, suatu hubungan
“benci tapi rindu” atau sebagai suatu konflik tapi
mantap yang ditandai oleh upaya bersama dan
berlangsungnya secara terus menerus kompetisi dan
ketegangan antara dua mitra yang bertanding kurang
lebih setaraf.
Para era sistem politik pemerintahan demokrasi
terpimpin ini, peranan PKI sangat menonjol dan
berkembang sangat pesat dan menjadi kekuatan
politik. Sementara pihak yang gigih melawan PKI
adalah Masyumi dan PSI yang belakangan
dibubarkan Soekarno, karena dianggap memberikan
dukungan kepada pemberontakannya di Sumatera
dan Sulawesi. Maka terjadilah persaingan antara tiga
kekuatan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Partai
Komunis Indonesia (PKI) dan Presiden Soekarno
yang menjaga keseimbangan antara TNI dan PKI.
Otoritas dan kedudukan Presiden Soekarno sebagai
penentu kebijakan-kebijakan politik menjadikannya
sebagai ajang perebutan dua kekuatan politik, TNI
dan PKI untuk saling mendekati dan mempengaruhi
presiden.
. .
vi
Presiden Soekarno bekerjasama dengan Angkatan
Darat untuk mengendalikan partai politik. Soekarno
menjadikan tentara memiliki kekuatan baru dari
pemerintah pusat, otonomi pengawasan dari
parlemen, peran politik yang diperluas dan
penguasaan perusahaan-perusahaan negara (Liddle
1992: 185). Di sisi lain, Presiden Soekarno mengatur
keseimbangan kekuatan politik antara tentara dan
PKI dan berusahan tetap mengontrolnya agar salah
satunya tidak lebih dominan dari presiden dan
presiden itu tetap menjadi menjadi faktor penentu
(dominan). Sedangkan tentara sangat mewaspadai
kedekatan Soekarno dengan PKI yang digunakan
Soekarno sebagai sarana pendukung demi gagasan
Nasakomisasi sistem demokrasi terpimpin. Dan
sebaliknya PKI senantiasa memanfaatkan proyek
Nasakomisasi untuk masuk ke dalam pemerintahan
dan lembaga nonstruktural yang dianggap penting
sekali.
Demikianlah secara ringkas uraian yang ditulis di
dalam karangan ini dan untuk lebih memahami
dengan jelas, tulisan ini dibagi ke dalam beberapa
bab. Dalam bab yang pertama dijadikan sebagai
gambaran latar belakang. Selanjutnya dalam bab
kedua digambarkan konfigurasi kekuatan-kekuatan
politik dalam sistem pemerintahan sistem politik
Dmokrasi Terpimpin. Serta dalam bab ketiga,
sebagai analisis terhadap variabel-variabel yang ada
dalam judul, yaitu dengan menggunakan konsepkonsep
yang diajukan. Artinya, konsep dasar yang
dibingkai dalam piramida kekuatan-kekuatan politik,
memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana
. .
vii
kedudukan dan dinamika kekuatan-kekuatan politik
pada masa demokrasi terpimpin itu.
